MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

OTONOMI PENDIDIKAN

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Kebijakan Pendidikan

Manajemen Pendidikan Islam VI A Dosen mata kuliah Bapak Dr. H Slamet Sholeh. M.Sc

Disusun Oleh:

Desi Puspitasari 1510631120020

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl.H.S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang

2017-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan nikmat kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dengan judul yang akan saya bahas pada makalah kali ini mengenai “Otonomi Pendidikan”.

Atas dukungan moral dan materi yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Amirudin, M.Pd.I selaku dekan Fakultas Agama Islam

2. Bapak Dr. H. Masykur H. Mansyur Drs, MM selaku ketua kaprodi jurusan Manajemen Pendidikan Islam

3. Bapak Dr. H Slamet Sholeh, M.Sc selaku dosen pembimbing mata kuliah yang memberikan saran, ide dalam memberikan masukan kepada saya dalam pembuatan makalah.

Penulis menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dan membangun dari rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah ini.

Karawang, 21 Maret 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

kata Pengantar

daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Otonomi Pendidikan

2.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

2.3 Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

2.4 Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Dunia Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pendidikan yang awalnya dilakukan secara sentralistik atau terpaku pada pemerintah pusat ternyata tidak mampu mengakomodir segala perbedaan dan kebutuhan setiap daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman potensi baik alam maupun sumber daya manusianya, maka kemudian bersama dengan adanya reformasi dan dijalankanya otonomi daerah kebijakan pendidikan disentralisasi mulai diberlakukan.

Dengan adanya otonomi dalam bidang pendidikan maka pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan dan kemajuan dibidang pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta diberi kewenangan berkesempatan luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu permaslahan dalam otonomi daerah dibidang pendidikan terbentur dalam praktik SDM yang tidak merata. Ini artinya bagi daerah yang memiliki SDM baik maka pelaksanaan otonomi bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. sedangkan bagi daerah yang SDMnya kurang atau dibawah rata-rata maka daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep otonomi pendidikan ?

2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan ?

3. Bagaimana solusi dari permasalahan otonomi pendidikan ?

4. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam dunia pendidikan ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep otonomi pendidikan.

2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan.

3. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan otonomi pendidikan.

4. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah dalam dunia pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Otonomi Pendidikan

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu Dekonstrasi, Delegasi dan Devolusi (Fiorestal, 1997). Dekonstrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat.

Pada Tingkat Devolusi di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu :

1) Terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat; kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan

2) Lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan

3) Kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No.22 tahun 1999 lebih menjurus kepada Devolusi, yang pertaruran pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidkan dengan jelas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Pendidikan Tinggi. Kewenangan Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan dan melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnya biaya pendidikan.

Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni :

1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah

2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan

3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah

4) Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan

5) Hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan pengembangan infrastruktur sosial.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah.

Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020.

Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif.

2.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya.

Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu :

1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota.

2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai.

3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai.

4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama.

6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.

2.3 Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena Sekolah didirikan sabagai institusi publik yang melayani kebutuhan masyarakat.

Hal-hal yang dirasakan penting untuk disiapkan dan dilakukan daerah dalam kerangka kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah adalah:

1) Kepemimpinan yang visioner. Kepala daerah yang visioner akan dapat meneropong masa depan dari ketajaman intuisi dan proyeksi ilmiah dengan kamampuan berfikirnya sehingga kebijakan beroientasi pada jangka panjang.

2) Revolusi mental. Mental korupsi, mental kolusi, mental nepotisme, mental pemalas, mental pejabat, mental pegawai, semua merupakan mental destruktif yang harus dikubur.

3) Perlu ditanamkan pada seluruh warga di daerah bahwa mereka adalah bagian dari system sehingga apaun yang dilakukanya akan memberikan pengaruh bagi keseluruhan

4) Menginventarisir secermat mungkin segenap potensi daerah yang dimiliki baik potensi alam, serta potensi manuasianya

5) Strategi pembangunan pendidikan partisipasif yaitu mendorong terciptanya kesadaran dan kepedulian masyarakat dari seluruh golongan, lapisan, profesi, masyarakat untuk terlibat secara aktif memikirkan dan peduli serta memberikan andil yang nyata dalam setiap pembangunan pendidikan.

Menurut penulis, ada beberapa solusi dalam menghadapi kendala serta permasalahan yang dalam dsentralisasi pendidikan:

a. Dampingan dari pemerintah pusat serta pemantauan terhadap daerah otonom yang tertinggal. Selain itu kebijakan pusat haruslah memihak dan mendorong pada peningkatan kualitas daerah.

b. Kemauan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan dari DPRD karena kualitas pendidikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah.

c. Reformasi lembaga keuangan hubungan pusat-daerah. Adanya transparansi keuangan daerah dan pusat akan membatu pelaksanaan pemerataan pendidikan, jika dimungkinkan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin dapat dilakukan sehingga kualitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan bias dicapai.

d. Membangun pendidikan berbasis mayarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi; dana, pemikiran, dan pengawasan.

2.4 Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Dunia Pendidikan

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Berangkat dan ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu :

1. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut :

a. Peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal)

b. Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning),

c. Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah.

Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju.

Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang.

Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

4. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

5. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan.

Pemerintah pusat menetapkan standard mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan Desentralisasi pendidikan menempatkan sekolah sebagai garis depan dalam berperilaku untuk mengelola pendidikan. Desentralisasi juga memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya. Perubahan paradigma sistem pendidikan membutuhkan masa transisi.

Desentralisasi pendidikan perlu dikembangkan dengan landasan tujuan, kebijakan dan sasaran yang menghasilkan dampak positif langsung terhadap proses pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan standarisasi nasional pendidikan secara utuh mengingat situasi kompetisi untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi, persaingan lapangan kerja serta tuntutan sumberdaya manusia dalam pembangunan nasional.

Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang sentralistik dan kurang demokratis membuat bangsa ini menjadi terpuruk.